KABUPATEN BANJAR

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Get Adobe Flash player

STANDAR  OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

 

Tugas pokok, Sub Bagian Perundang-Undangan berfungsi sebagaiberikut :

1. Penyusunan rencana kerja di Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;

2. Penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah ;

3. Pengkajian dan pelaksanaan evaluasi produk hukum daerah yang telah diterbitkan;

4. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka telaahan produk hukum;

5. Penyiapan bahan pemrosesan pengesahan dan pengundangan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya;

6. Penyiapan bahan saran dan pertimbangan dalam rangka pembuatan rancangan peraturan daerah, penelaahan dan pengundangan produk hukum daerah;

7. Penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dibidang perundang-undangan; dan

8. Pelaksanaan tugas lain dibidang perundang-undangan yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

 

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan, perlu menetapkan standar operasional prosedur dalam proses pengajuan naskah/produk hukum daerah. hal ini sangat penting dilakukan, dalam rangka menyempurnakan produk hukum daerah yang akan dibentuk serta guna meningkatkan tertib administrasi berdasarkan prosedur peraturan perundang-undangan.

Adapun beberapa hal yang harus dilaksanakan menyangkut SOP proses pengajuan naskah/draft rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati, sebagai berikut :

 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar dilakukan melalui SOP sesuai tahapan sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

2. Usulan dimaksud dalam bentuk Draft yang dirumuskan dan disusun oleh SKPD penggagas sesuai bidang tugas dan materi yang akan ditetapkan disertai dengan Naskah Akademik dan/atau Penjelasan atau Keterangan;

3. Draft Raperda disampaikan Kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala SKPD;

4. Draft Raperda yang diusulkan diagendakan dalam buku register koreksi oleh Petugas Bagian Hukum distempel kolom legal drafting setelah disampaikan kepada kepala Bagian Hukum untuk diproses lebih lanjut (5 Menit)

5. Draft Raperda yang diusulkan adalah termasuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang telah ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Banjar.

6. Terhadap draf raperda yang disampaikan dilakukan pengoreksian dan pengkajian secara berjenjang dari pelaksana yang menangani perundang-undangan, Kasubbag Peraturan Perundang-undangan dan Kepala Bagian Hukum untuk mendapatkan paraf dengan rincian :

Penyelesaian oleh pelaksana 3 (tiga) hari ;

Penyelesaian Kasubbag Peraturan Perundang-undangan 2 (dua) Hari;

Penyelesaian Kepala Bagian Hukum 1 (satu) hari.

7. Bagian Hukum melakukan rapat koordinasi internal terhadap hasil pengoreksian dan pengkajian terhadap Draft yang diusulkan. (penyelesaian paling lama 1 hari kerja);

8. Setelah dilakukan pengoreksian dan pengkajian, Draft dikembalikan kepada SKPD pengusul untuk dilakukan pembahasan dengan Satuan Kerja terkait sesuai dengan materi yang akan diatur (finalisasi Draft Raperda);

9. SKPD pengusul Raperda melakukan pencatatan terhadap saran dan masukan hasil kesepakatan peserta rapat dan sekaligus menyempurnakan Draft Raperda yang selanjutnya disampaikan kembali ke Bagian Hukum, dan selanjutnya SKPD melalui Koordinasi dengan Bagian Hukum akan melaksanakan Sosialisasi Raperda tersebut dengan mengundang Stake Holder / Pemangku Kepentingan dan SKPD terkait (1 Hari);

10. Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kebijakan Daerah Raperda dapat disampaikan Kepada Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan, setelah dilakukan koreksi, kajian dan pertimbangan dari gubernur, Bagian Hukum selanjutnya mempersiapkan Raperda dan surat Pengantar yang akan ditandatangani Bupati. Raperda disampaikan ke sekda Kab. Banjar melalui Asisten Sekda Bidang terkait untuk mendapatkan saran dan pertimbangan.

11. Jika terdapat saran dan pertimbangan dari pejabat diatas Raperda dikembalikan ke Bagian Hukum untuk disempurnakan dan kemudian disampaikan ke Bupati dengan melampirkan Nota pertimbangan Sekda.

12. Sebelum Raperda disampaikan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kab. Banjar, terlebih dahulu Raperda dibahas bersama antara pihak eksekutif dan Badan Legislasi DPRD dalam Rapat Resmi Banleg yang telah ditentukan oleh Banmus DPRD.

13. Jika terdapat saran, pertimbangan dan masukan yang berkembang dalam Rapat Banleg dengan Pihak eksekutif untuk penyempurnaan Raperda tersebut oleh Bagian Hukum dilakukan perbaikan untuk penyempurnaan.

14. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Raperda, pada hari yang telah ditentukan dalam Rapat Banmus DPRD, Bagian Hukum menyampaikan Foto Kopi Rancangan Raperda sebanyak 41 eksemplar ke DPRD kab. Banjar melalui Sekretariat DPRD yang disampaikan dengan Surat Pengantar yang ditandatangani Bupati (1 Hari).

15. Tahapan Pembahasan di DPRD Kabupaten Banjar akan dijadwalkan dalam Rapat Badan Musyawarah untuk ditentukan Tahapan Pembahasan selanjutnya. (Waktu sesuai Jadwal Banmus)

16. Proses Tahapan Pembahasan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD dalam Satu Keputusan DPRD disampaikan pada Bagian Hukum dengan disertai Risalah Rapat yang telah dihimpun. Sebelumnya Sekretariat DPRD akan melakukan perbaikan substansi materi yang mengalami perubahan setelah pembahasan di DPRD.

17. Membuat Surat Pengantar Evaluasi / Klarifikasi Raperda untuk disampaikan ke Gubernur Kalimantan Selatan melalui Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel, Surat Pengantar ditandatangani oleh Bupati Banjar (1 Hari);

18. Bagian Hukum selanjutnya akan menyampaikan Raperda pada Gubernur Kalimantan selatan melalui Surat Pengantar. untuk perda yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Tata ruang harus dilakukan proses Evaluasi ke Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah Surat Keputusan Persetujuan DPRD Kab. Banjar diterima.

19. Penyampaian ke Gubernur untuk Perda-Perda lainnya diluar Ketentuan angka 18 (delapan belas) agar dilakukan evaluasi atau diklarifikasi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal Persetujuan DPRD Kab. Banjar.

20. Setelah hasil evaluasi dan atau klarifikasi Raperda dari Gubernur diterima oleh bagian hukum, maka dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi, selanjutnya Naskah dicetak rangkap 4 (empat) akan dilakukan penetapan oleh Bupati Banjar dan penerbitan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah;

21. Paraf Koordinasi Raperda dilakukan oleh Kepala SKPD, selanjutnya oleh Kabag Hukum, selanjutnya oleh Asisten yang membidangi dan paraf oleh Sekretaris Daerah seterusnya akan diserahkan pada Bupati untuk penandatanganan (1 hari);

22. Setelah Bupati dan Sekretaris Daerah membubuhkan tandatangan selanjutnya Raperda tersebut diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar dengan pemberian nomor dan tanggal Pengundangannya oleh  Bagian Hukum Setda Kab.Banjar (15 Menit);

23. Peraturan Daerah tersebut resmi diberlakukan di Wilayah Kabupaten Banjar.

sop pembuatan perda

 

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

Untuk pembentukan Peraturan Bupati perlu dilakukan melalui SOP sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Bupati diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), disusun dalam Draft yang dirumuskan oleh SKPD penggagas sesuai bidang tugas dan materi yang akan ditetapkan;

2. Draft Raperbup disampaikan Kepada Bupati Banjar melalui Bagian Hukum disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala SKPD;

3. Draft Raperbup yang diusulkan diagendakan dalam buku register koreksi oleh Petugas Bagian Hukum distempel kolom legal drafting (5 Menit);

4. Staf pelaksana dan pengoreksi Bagian Hukum Melakukan Pengoreksian dan pengkajian Terhadap Draft yang diusulkan dan dilakukan paraf (penyelesaian Paling Lama 3 hari kerja);

5. Kasubag Peraturan perundang-Undangan Melakukan Pengoreksian dan pengkajian Terhadap Draft yang diusulkan dan dilakukan paraf (penyelesaian Paling Lama 2 hari kerja);

6. Kabag Hukum Melakukan Pengoreksian dan pengkajian Terhadap Draft yang diusulkan dan dilakukan paraf (penyelesaian Paling Lama 1 hari kerja);

7. Setelah dilakukan Pengoreksian dan Pengkajian, Draft dikembalikan kepada SKPD pengusul untuk dilakukan pembahasan dengan Satuan Kerja Terkait sesuai dengan Materi yang akan diatur (finalisasi Draft Raperbup);

8. SKPD Pengusul Raperbup melakukan pencatatan terhadap saran dan masukan hasil kesepakatan peserta rapat dan sekaligus menyempurnakan Draft Raperda yang selanjutnya disampaikan kembali ke Bagian Hukum, dan selanjutnya SKPD melalui Koordinasi dengan Bagian Hukum akan melaksanakan Sosialisasi Raperda tersebut dengan mengundang Stake Holder / Pemangku Kepentingan dan SKPD terkait (1 Hari);

9. Bagian Hukum selanjutnya mempersiapkan Raperbup dan surat Pengantar yang akan ditandatangani Bupati. Raperbup disampaikan ke Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekda bidang terkait untuk mendapatkan saran dan pertimbangan;

10. Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kebijakan Daerah Raperbup dapat disampaikan Kepada Gubernur untuk mendapatkan pengoreksian, pengkajian dan evaluasi;

11. Setelah hasil evaluasi dan atau klarifikasi Raperbup dari Gubernur diterima oleh bagian hukum, maka dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi, selanjutnya Naskah dicetak rangkap 3 (tiga) akan dilakukan penetapan oleh Bupati Banjar dan penerbitan dalam Berita Daerah oleh Sekretarias Daerah;

12. Paraf Koordinasi Raperbup dilakukan oleh Kepala SKPD, selanjutnya oleh Kabag Hukum, selanjutnya oleh Asisten yang membidangi dan paraf oleh Sekretaris Daerah seterusnya akan diserahkan pada Bupati untuk penandatanganan. (1 hari).

13. Setelah Bupati dan Sekretaris Daerah membubuhkan tandatangan selanjutnya Raperda tersebut diterbitkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar dengan pemberian nomor dan tanggal Pengundangannya oleh  Bagian Hukum Setda Kab.Banjar (15 Menit);

14. Peraturan Bupati tersebut resmi diberlakukan di Wilayah Kabupaten Banjar.

sop pembuatan perbup

 

RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI

Untuk pembentukan Keputusan Bupati perlu dilakukan melalui SOP sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banjar;

2. Rancangan Keputusan Bupati disusun dalam Draft yang dirumuskan oleh SKPD penggagas sesuai bidang tugas dan materi yang akan ditetapkan;

3. Draft Keputusan Bupati disampaikan Kepada Bupati Banjar melalui Bagian Hukum Setda Kab. Banjar disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;

4. Draft Keputusan Bupati yang diusulkan diagendakan dalam surat masuk oleh Petugas Bagian Hukum distempel kolom legal drafting (5 Menit);

5. Staf penelaah dan pengoreksi Bagian Hukum Melakukan Pengoreksian dan pengkajian Terhadap Draft yang diusulkan dan dilakukan paraf (penyelesaian Paling Lama 1 hari kerja);

6. Kasubag Peraturan perundang-Undangan Melakukan Pengoreksian dan pengkajian Terhadap Draft yang diusulkan dan dilakukan paraf (penyelesaian Paling Lama 1 hari kerja);

7. Kabag Hukum Melakukan Pengoreksian dan pengkajian Terhadap Draft yang diusulkan dan dilakukan paraf (penyelesaian Paling Lama 1 hari kerja);

8. Setelah dilakukan Pengoreksian dan Pengkajian, Rancangan Keputusan Bupati disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar melalui Asisten yang membidangi sesuai dengan bidang tugas dan materi Keputusan Bupati dengan disertai catatan terlampir;

9. Sekretaris Daerah memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati melalui Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

10. Rancangan Keputusan Bupati diturunkan kembali ke Bagian Hukum yang selanjutnya diteruskan kepada SKPD Penggagas untuk disempurnakan sesuai dengan saran dan pertimbangan dari pejabat terkait;

11. SKPD melakukan perbaikan catatan koreksi dan selanjutnya Naskah finalisasi dicetak Rangkap 3 (tiga) diparaf oleh kepala SKPD dan disampaikan kembali ke Bagian hukum;

12. Paraf Koordinasi Rancangan Peraturan Bupati  dilakukan oleh Kepala SKPD, selanjutnya oleh Kabag Hukum, selanjutnya oleh Asisten yang membidangi dan paraf oleh Sekretaris Daerah seterusnya akan diserahkan pada Bupati untuk penandatanganan. (1 hari);

13. Keputusan Bupati  tersebut resmi diberlakukan di Wilayah Kabupaten Banjar dan serahkan pada SKPD 1 (satu) rangkap.

sop pembuatan keputusan bupati

BERITA

AGENDA

1..

FOTO

No Images

Data Pengunjung

271969
Hari Ini
Kemarin
Pekan Ini
Akhir Pekan Ini
Bulan Ini
Akhir Bulan Ini
Total Pengunjung
51
226
845
268988
5669
11235
271969

Your IP: 54.80.60.91
Server Time: 2017-11-22 01:38:59

Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.